Minggu, 28 April 2024 – 17:40 WIB
Jakarta – Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menegaskan bahwa pihaknya menyediakan vitamin dan dokter untuk memantau kondisi para hakim selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.
“Pertama, dokter poliklinik kita siapkan selama masa PHPU. Kita juga siapkan vitamin,” ujar Fajar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta dikutip pada Minggu, 28 April 2024.
Tidak hanya itu, Fajar juga mengatakan pihaknya menyediakan tukang pijat yang diperuntukkan bagi hakim serta pegawai yang bertugas selama sidang sengketa Pileg. Hal tersebut bertujuan untuk melepas lelah.
Selain itu, MK juga akan memperhatikan gizi dalam asupan makanan bagi para hakim. Fajar menjelaskan bahwa persiapan MK ini dilakukan setiap penanganan perkara sengketa Pileg.
“Tukang pijat kita siapkan. Buat hakim iya, buat pegawai boleh. Untuk asupan makanan, kita bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka menakar gizi, kalori, maupun karbohidrat agar tidak berlebihan. Selain itu, agar tidak ada zat-zat yang berpotensi mengganggu, seperti formalin,” kata Fajar.
“Penanganan PHPU Pileg membutuhkan energi yang luar biasa. Persidangan belum tentu selesai sore hari, bisa lanjut sampai malam. Setelah selesai, tidak bisa langsung pulang. Perlu persiapan untuk persidangan esok harinya,” tambahnya.
Diketahui, MK akan menggelar sidang perdana terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Juru bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan bahwa mekanisme sidang akan dibagi menjadi tiga panel dan tiga hakim di setiap panelnya.
Fajar memastikan sidang perdana sengketa Pileg akan dilaksanakan pada Senin, 29 April 2024. MK sudah meregistrasi sebanyak 297 perkara, dengan agenda sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
Selain itu, sidang sengketa Pileg juga direncanakan akan berlangsung dalam waktu maraton dan berakhir pada 10 Juni 2024 mendatang.
“Total perkara PHPU itu 299, dua sudah selesai (Pilpres 2 perkara), 297 perkara PHPU Pileg, sudah kita registrasi dan sudah resmi menjadi perkara,” ucap dia.
Sesuai dengan Peraturan MK (PMK), tahapan bagi para pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait sudah diregistrasi dan diunggah ke laman MK. Tujuannya adalah agar PHPU berjalan transparan dan publik dapat mengetahui perkara apa dan berkaitan dengan siapa.
“Permohonan ini berkaitan dengan pihak terkait nah hari ini agendanya adalah menerima permohonan pihak terkait,” jelasnya.
