Pimpinan DPR telah merespons kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka dalam agenda “17 + 8” mengajukan tuntutan kepada pemerintah, yang telah setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Beberapa isu yang dibawa oleh mahasiswa akan menjadi bagian dari tinjauan komprehensif DPR, yang mencakup tunjangan dan transparansi institusi. Besok, pemimpin fraksi akan berdiskusi untuk mencapai konsensus.
DPR juga telah instruksikan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Selain itu, DPR menjelaskan bahwa pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.
Meskipun revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu pembahasan agar RUU KUHAP selesai sebelum akhir sesi ini. Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dengan tujuan membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Ini merupakan komitmen bersama para anggota DPR untuk mengevaluasi masa lalu demi memperbaiki ke depan. Semua langkah ini diharapkan dapat memperkuat lembaga legislatif Indonesia.
