Pimpinan DPR telah menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan dengan respons yang positif. Mereka telah mengambil langkah untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan telah menghubungi Mensesneg untuk persiapan penerimaan di hari berikutnya. Beberapa aspirasi yang disuarakan juga akan dievaluasi oleh DPR dalam konteks 17 + 8.
Rapat evaluasi segera akan dilaksanakan oleh pimpinan fraksi DPR untuk menyatukan pendapat dan mencapai kesepakatan. DPR juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap mempertahankan fasilitas keanggotaannya. Selain itu, pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset juga akan menjadi fokus setelah selesai dengan KUHAP.
Partisipasi publik terus diharapkan dalam hal pembahasan Undang-undang KUHAP, namun evaluasi ini akan memiliki batas waktu tertentu untuk mempercepat pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, akan memimpin evaluasi DPR dan reformasi untuk memperkuat transparansi dan kualitas DPR. Semua anggota DPR telah berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu demi meningkatkan kualitas DPR.
