Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, membantah tudingan bahwa pemberlakuan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) akan membuat Indonesia kembali ke era Orde Baru. Menurutnya, saat ini keterbukaan informasi dan situasi politik telah mengalami kemajuan signifikan dibandingkan dengan era Orde Baru. Dave menegaskan bahwa pada saat ini, kekhawatiran terhadap hal tersebut tidaklah relevan.
Dave juga memaparkan bahwa Komisi I DPR akan mendukung dan memantau TNI jika benar-benar menerapkan Pam Swakarsa. Ia menjelaskan bahwa sistem keamanan dan pertahanan Indonesia selama ini didasarkan pada partisipasi masyarakat, memungkinkan rakyat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan nasional. Dave berharap dengan adanya Pam Swakarsa, aparat dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
Pam Swakarsa mencuat kembali setelah terjadi serangkaian aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Namun, Mabes TNI menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program tersebut hanya sebatas ajakan, bukan perintah. Tujuan dari Pam Swakarsa adalah menciptakan sinergi antara aparat dengan warga dalam menjaga situasi aman dan kondusif.
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mendorong partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kondusivitas lingkungan. Mereka menekankan bahwa keterlibatan tersebut bukan untuk menggantikan peran aparat keamanan, namun sebagai kolaborasi demi menciptakan suasana aman dan harmonis. Setiap kegiatan melibatkan elemen masyarakat juga selalu dalam koordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat terkait lainnya untuk menjaga ketertiban.
