Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menjelaskan bahwa pelibatan TNI/Polri dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk siswa SMA se-Jawa Barat tahun ajaran 2025/2026 memerlukan pengawasan maksimal. Meskipun kebijakan ini belum dikonsultasikan dengan DPRD Jabar, namun Ono mendukungnya. Politikus PDIP ini menyatakan sepakat dengan program tersebut, namun meminta agar Komisi V DPRD Jawa Barat memantau penyelenggaraan MPLS tersebut mulai Senin, 14 Juli 2025.
Ono Surono menekankan perlunya pemantauan Komisi V untuk memastikan aturan dari Kemendikdasmen diterapkan dengan baik dan bersifat ramah anak. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya perpeloncoan atau kekerasan verbal ataupun psikologis. Menurut Ono, program ini diharapkan dapat menggantikan program siswa masuk barak militer yang secara tidak langsung melanggar aturan dan menghabiskan biaya yang tinggi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, juga menyampaikan bahwa MPLS untuk siswa SMA melibatkan TNI-Polri guna memberikan motivasi, inspirasi, dan pendampingan kepada siswa. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman positif bagi para siswa dan mendorong mereka untuk menjadi generasi Panca Waluya. Setiap sekolah akan didampingi oleh 2-3 personel TNI-Polri selama lima hari dengan jam masuk dimulai pukul 06.30 WIB.
