Dukungan BPK Terhadap Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTB tahun 2024. Opini WTP ini merupakan yang ke-14 secara berturut-turut sejak 2011. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, yang disaksikan oleh berbagai pihak terkait. BPK memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Provinsi NTB dalam membenahi tata kelola keuangan daerah. BPK juga menegaskan bahwa akan mendukung upaya pembenahan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di daerah tersebut. Gubernur NTB juga mengapresiasi kerja BPK RI dalam memeriksa keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk melaksanakan seluruh rekomendasi dari LHP BPK RI guna memastikan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.

Source link