Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik rencana rekrutmen puluhan ribu calon Tamtama TNI AD berupa Batalyon Teritorial Pembangunan. Kontroversi ini muncul karena rencana rekrutmen tersebut tidak hanya untuk persiapan perang, tetapi juga untuk tugas-tugas non-militer seperti ketahanan pangan dan kesehatan. Koalisi Sipil menegaskan bahwa TNI seharusnya difokuskan pada pelatihan untuk situasi perang darurat yang membutuhkan kehadiran militer. Mengalihkan perhatian TNI ke sektor-sektor seperti pertanian dan perkebunan dinilai oleh koalisi sebagai tindakan yang melemahkan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
Menyikapi perubahan lingkungan strategis dan ancaman perang yang semakin kompleks, Koalisi Sipil menekankan pentingnya TNI tetap fokus pada fungsi pertahanan negara. Koalisi juga merasa bahwa mengikutsertakan TNI dalam urusan non-militer dapat membahayakan kedaulatan negara. Penegakan demokrasi memerlukan pemisahan yang jelas antara tugas sipil dan militer, sesuai dengan konstitusi UUD 1945 dan UU TNI. Koalisi Sipil mendesak Presiden dan DPR untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap rekrutmen TNI yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan fungsi utama TNI.
Kritik terhadap rekrutmen Batalyon Teritorial Pembangunan juga disuarakan oleh sejumlah lembaga masyarakat sipil, termasuk Imparsial, YLBHI, KontraS, dan Amnesty International Indonesia. Kepala Dinas Penerangan TNI AD telah mengonfirmasi rencana rekrutmen 24 ribu calon tamtama untuk membentuk struktur organisasi baru. Polemik ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi militer dan sipil dalam upaya membangun kekuatan pertahanan yang profesional dan efektif.
