Massa aksi yang mewakili warga Papua berhasil bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai setelah melakukan demo di depan kantor Kementerian HAM. Dalam pertemuan tersebut, warga Papua menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap situasi di Papua, khususnya terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Intan Jaya. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan, antara lain permintaan untuk segera melakukan investigasi terhadap korban warga sipil dan menarik pos-pos militer di beberapa daerah di Kabupaten Intan Jaya.
Menteri Natalius Pigai menyatakan bahwa Kementerian HAM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi di Intan Jaya, namun mengarahkan warga Papua untuk melaporkan hal tersebut ke Komnas HAM. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk menangani masalah pengungsi di Papua. Meskipun tersendat oleh aturan perundang-undangan, Pigai memberikan jaminan bahwa masalah tersebut tetap menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Puluhan massa aksi dari mahasiswa Papua terus bertahan dengan aksi di depan kantor Kementerian HAM RI meski Jakarta diguyur hujan deras. Mereka melakukan demo dan mendobrak gerbang kantor untuk meminta audiensi langsung dengan Menteri HAM Natalius Pigai. Aparat kepolisian membentuk barikade untuk menghalangi aksi massa tersebut. Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap kondisi di Papua, khususnya terkait keamanan dan pelanggaran HAM yang terjadi.
