Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDI-P), Djarot Saiful Hidayat, menyoroti pentingnya untuk tidak tergesa-gesa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Menurutnya, prinsip penolakan terhadap penjajahan adalah hal yang sangat mendasar dan tidak bisa ditawar. Djarot mengaitkan pendirian ini dengan aspek hukum yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1954.
Dia juga menegaskan bahwa saat ini Palestina masih dalam kondisi terjajah dan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina harus menjadi prioritas. Djarot menyatakan bahwa Indonesia berharap agar Palestina dapat merdeka sepenuhnya dan memiliki kedaulatan penuh sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, ia memperingatkan bahwa langkah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel harus dipertimbangkan dengan matang, terutama di tengah situasi penjajahan yang masih berlangsung di Palestina.
Pernyataan ini juga sejalan dengan posisi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Prabowo menyatakan Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan Israel terlebih dahulu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka secara penuh.
Di sisi lain, Israel mengeluarkan larangan terkait pertemuan tingkat tinggi para Menteri Arab di Ramallah, yang dianggap sebagai agenda yang provokatif terkait isu Palestina. Tindakan ini menjadi respons atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan terkait konflik di wilayah tersebut. Israel menegaskan penolakan terhadap pertemuan tersebut, menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas situasi geopolitik di Timur Tengah.
