Trust Indonesia mendesak Dewan Pers dan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap maraknya media yang tidak terverifikasi, yang seringkali menjadi tempat pemerasan dan premanisme. Menurut analis media Trust Indonesia, Abdul Jalil, keberadaan media ‘abal-abal’ ini mengganggu para pengusaha yang ingin berinvestasi di daerah. Hal ini terungkap setelah riset, kajian, dan observasi lapangan selama dan setelah pilkada, di mana banyak pengusaha dan calon kepala daerah mengaku menjadi korban pemerasan oleh oknum media tersebut.
Jalil menegaskan bahwa meskipun mendukung kebebasan pers untuk menjaga demokrasi dan hak-hak masyarakat, media ‘abal-abal’ tidak boleh dibiarkan beroperasi dan melakukan tindakan tidak bermoral serta merugikan pihak lain. Momentum penangkapan Direktur Pemberitaan Jak-TV terkait skandal importasi gula diharapkan bisa digunakan untuk memperkuat komitmen terhadap kebebasan pers yang sejati dan beretika.
Dewan Pers akan memeriksa Tian Bahtiar terkait kasus dugaan perintangan penanganan perkara oleh Kejagung. Hal ini merupakan langkah penting dalam menegakkan kebebasan pers yang bersih dan berintegritas. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga integritas media dan memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
