PDIP Sentil Hakim Praperadilan: Respons MA Tak Wajar

Mahkamah Agung memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli yang menyinggung hakim Djuyamto terkait penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus suap putusan vonis lepas korupsi ekspor crude palm oil (CPO) tentang intervensi. Hakim Djuyamto adalah hakim tunggal yang mengadili sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menyatakan bahwa jawabannya tidak akan objektif dan sebaiknya pertanyaan langsung ditujukan kepada Hakim Djuyamto. Sementara itu, Guntur Romli dari PDIP menyinggung soal tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO, di antaranya adalah Hakim Djuyamto. Guntur juga menyoroti integritas hakim dan pengadilan dalam kasus tersebut, menilai bahwa Hasto Kristiyanto dihadapkan pada proses pengadilan yang dipaksakan dan tuduhan yang didaur-ulang.Ini juga menyinggung nilai suap yang diterima oleh Hakim Djuyamto dan menjelaskan bahwa Hasto Kristiyanto, sebagai Sekjen PDIP, dituduh menerima suap dengan nilai yang jauh lebih kecil. Guntur menyebut Hasto sebagai korban politisasi dan menekankan bahwa kasus tersebut seharusnya tidak seharusnya ditangani oleh KPK karena nilainya di bawah batas yang seharusnya, dan uangnya pun bukan dari Hasto Kristiyanto. Kasus ini dianggap sebagai bentuk kriminalisasi dan politisasi untuk balas dendam politik.

Source link