Pada hari Sabtu, 15 Maret 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi RI berhasil menangkap dua buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO) pemerintah Tiongkok di kawasan Jakarta Selatan. Keduanya, dengan inisial FN dan GC, ditangkap setelah mendapatkan mandat dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok melalui nota diplomatik. Penangkapan ini dilakukan setelah tim Imigrasi melakukan pengecekan menggunakan teknologi pengenal wajah.
FN berhasil ditangkap di alamat di Kebayoran Baru, sedangkan GC dilaporkan berada di daerah Pantai Indah Kapuk. FN, seorang investor di PT. NCP dengan izin tinggal untuk bekerja di PT. PRS, mengaku telah tinggal bersama GC selama tiga tahun. Setelah penangkapan FN, petugas berhasil menemukan GC di rumah seorang warga Tiongkok inisial YW.
Kedua buronan tersebut menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA) dan saat ini telah dipulangkan ke Tiongkok setelah Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor dikeluarkan oleh Biro Keamanan Publik Xiangshui. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Saffar Muhammad Godam, mengkonfirmasi bahwa FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia.
Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi juga menjalin kerja sama dengan atase kepolisian RRT di Indonesia dalam penegakan hukum dan investigasi. Keberhasilan pemulangan dan deportasi dua WNA tersebut menjadi bukti dari koordinasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT dalam menangani tindak kriminal yang melibatkan WNA. Imigrasi Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA dan siap untuk mengambil tindakan tegas.
