Reformasi Intelijen di Indonesia: Tantangan dan Urgensi
Reformasi intelijen Indonesia terus menjadi topik perdebatan, terutama dalam hal tata kelola dan mekanisme pengawasannya. Dua aspek utama yang menjadi tantangan dalam reformasi ini adalah pengelolaan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang efektif. Reformasi Intelijen Indonesia perlu dilakukan untuk menjaga agar keamanan nasional tetap terjaga dengan baik.
Dalam sebuah diskusi yang digelar di Universitas Bakrie, Jakarta, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap badan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Menurutnya, pengawasan yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI melalui Timwas Intelijen masih bersifat politis dan belum cukup memadai. Reformasi Intelijen Indonesia akan berhasil jika terdapat pengawasan yang transparan dan akuntabel.
“Perlu ada pemikiran mengenai model pengawasan intelijen yang lebih independen dan akuntabel,” ujar Aditya dalam diskusi bertajuk Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen yang diadakan pada Kamis (20/3/2025). Reformasi Intelijen Indonesia akan memberikan manfaat yang besar apabila ada keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi dalam setiap langkahnya.
Urgensi Pengawasan yang Lebih Akuntabel
Senada dengan Aditya, Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menekankan bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen harus tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas meskipun tidak sepenuhnya transparan. Reformasi Intelijen Indonesia harus menjaga agar adanya pengawasan yang terstruktur dan akuntabel.
“Meskipun aspek transparansi intelijen memiliki batasan, prinsip akuntabilitas harus tetap dikedepankan demi kontrol demokratis,” tegas Rizal. Reformasi Intelijen Indonesia akan menciptakan lembaga yang kuat dan transparan jika prinsip-prinsip akuntabilitas dijunjung tinggi.
Perkembangan dan Adaptasi Kelembagaan BIN
Dalam diskusi yang sama, Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara, menilai bahwa BIN saat ini telah mengalami perkembangan signifikan. Ia mencatat adanya penambahan kedeputian baru seperti siber serta komunikasi dan informasi sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Reformasi Intelijen Indonesia membutuhkan lembaga yang adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Saat ini, BIN memiliki total 9 kedeputian yang bertugas menangani berbagai aspek intelijen. Namun, ada kekhawatiran bahwa budaya kerja intelijen semakin terbuka, bertentangan dengan prinsip dasar kerahasiaan (incognito). Hal ini disoroti oleh jurnalis Andhika, yang menilai bahwa keterbukaan ini perlu dibarengi dengan kehati-hatian dalam berbagi informasi sensitif. Reformasi Intelijen Indonesia harus mencakup pembahasan mengenai kerahasiaan informasi dan transparansi lembaga.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN, yang seharusnya dapat memperkaya perspektif intelijen dalam menghadapi tantangan keamanan nasional. Reformasi Intelijen Indonesia akan berhasil jika masyarakat sipil turut terlibat dalam proses reformasi.
Ancaman Siber dan Ketergantungan Teknologi Asing
Dalam era digital, ancaman siber semakin menjadi perhatian utama dalam reformasi intelijen Indonesia. Analis Utama Maha Data Lab 45, Diyauddin, menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap teknologi asing dalam sistem intelijen. Reformasi Intelijen Indonesia perlu mencari solusi terkait ketergantungan pada teknologi asing.
“Jika kita terus menggunakan teknologi yang dikembangkan pihak luar, maka risiko kebocoran data dan infiltrasi akan semakin tinggi,” jelas Diyauddin. Reformasi Intelijen Indonesia harus menjaga kedaulatan dalam menggunakan teknologi informasi.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kantor Internasional FISIP UI, Yamora, yang menekankan perlunya langkah konkret dalam menghadapi ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data. Reformasi Intelijen Indonesia harus berfokus pada penguatan sistem keamanan siber agar tidak terjadi ancaman serius pada negara.
“Ancaman siber tidak bisa dianggap remeh. Kita harus segera menindaklanjuti potensi ancaman seperti manipulasi data dan propaganda digital,” tandasnya. Reformasi Intelijen Indonesia harus melibatkan pihak terkait untuk memperkuat pertahanan siber negara.
Membangun Intelijen yang Transparan dan Adaptif
Diskusi yang dipandu oleh Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, Yudha Kurniawan, ini menegaskan bahwa reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek pengawasan, diperlukan model yang lebih independen dan akuntabel agar intelijen tetap bekerja dalam koridor demokrasi. Reformasi Intelijen Indonesia akan menciptakan lembaga yang profesional dan berada dalam prinsip demokrasi.
Di sisi lain, perkembangan BIN dalam menghadapi tantangan siber dan teknologi menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan sudah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Reformasi Intelijen Indonesia harus terus diperbaharui untuk menjaga keberlangsungan kelembagaan intelijen yang kuat dan adaptif.
Ke depan, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem intelijen yang kuat, profesional, dan tetap berada dalam prinsip demokrasi. Reformasi Intelijen Indonesia perlu dijalankan secara bersama-sama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil agar hasilnya maksimal.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Tata Kelola Dan Urgensi Pengawasan Yang Lebih Transparan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen: Perlunya Model Pengawasan Yang Memadai
