Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dikelola oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, akan dijalankan dengan komitmen yang tinggi terhadap integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih. BPI Danantara, atau Danantara Indonesia Sovereign Fund, akan mengikuti 24 Prinsip Santiago, pedoman global untuk tata kelola investasi dan manajemen risiko dana kekayaan negara. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, juga menyoroti pentingnya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam administrasi Danantara.
Dalam rangka memastikan badan ini dikelola dengan integritas tinggi dan akuntabilitas yang baik, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Komite Pemantau dan Akuntabilitas. Danantara dianggap sebagai bentuk nyata dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pengelolaan sumber daya alam oleh negara demi kemakmuran rakyat. Berbagai tokoh bangsa juga ditugaskan sebagai penasihat lembaga untuk memastikan integritas Danantara dan cinta terhadap Indonesia.
Dengan aset sebesar Rp14 ribu triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan untuk mencapai kemandirian dan kemajuan Indonesia hingga tahun 2045. Melalui penerapan prinsip-prinsip dan komitmen yang telah ditetapkan, diharapkan Danantara dapat menjaga keberlanjutan dan kesuksesannya sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.
