Investigasi Pengolahan Lahan BP Batam: Peluang Baru

Pada Rabu, 12 Februari 2025, Komisi VI DPR RI memutuskan untuk membentuk panitia kerja (panja) guna membahas berbagai kontroversi yang terjadi dalam pengolahan lahan oleh BP Batam. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurdin Halid, mengkonfirmasi bahwa langkah ini diambil setelah sejumlah masyarakat adat Melayu dan tujuh pengusaha lokal menyampaikan aspirasinya langsung kepada Komisi VI. Mereka meminta penanganan terhadap masalah tersebut.
Salah satu isu yang akan dibahas dalam panja adalah terkait pembongkaran gedung bersejarah, yaitu Hotel Purajaya Batam, yang memiliki dampak signifikan dalam sejarah pembangunan Pulau Batam. Menurut Nurdin, pembongkaran hotel ini menunjukkan adanya masalah dalam pengolahan lahan oleh BP Batam yang harus segera diselesaikan. Inisiatif pembentukan panja tersebut juga bertujuan untuk memastikan kepala BP Batam, Muhammad Rudi, tidak absen dalam rapat panja dan untuk mendalami masalah lahan lainnya di Pulau Batam.
Sebelumnya, masyarakat adat Melayu telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI terkait dugaan mafia lahan di Pulau Batam. Kasus ini melibatkan bangunan bersejarah, Purajaya Hotel, yang merupakan saksi sejarah provinsi Kepulauan Riau dan memiliki arsitektur khas Melayu. Ketua Harian Saudagar Rumpun Melayu Provinsi Kepri, Dato’ Wira Zulkamirullah, mendesak Komisi VI untuk segera memanggil BP Batam guna menyelesaikan masalah ini. Media sosial juga telah menjadi sarana informasi terkait perkembangan persoalan ini.