Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia mendapat perhatian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai bagian dari upaya transisi energi jangka panjang. Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan pentingnya pengembangan energi nuklir meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam pembentukan ekosistem yang diperlukan. Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi, seperti kesehatan dan pertanian, namun pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060 melalui pengembangan energi bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu mengatasi tiga tantangan utama terkait dengan implementasi PLTN, termasuk posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder yang terlibat. Bappenas merencanakan langkah strategis dalam pengembangan PLTN, mulai dari pembentukan tim percepatan pembangunan hingga reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir. Meskipun tantangan dalam pembangunan PLTN juga melibatkan aspek sosial dan politik, langkah-langkah yang diambil diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pemanfaatan energi nuklir di Indonesia.
Langkah Besar: PLTN Siap Hadir di Indonesia
Read Also
Recommendation for You
Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan sistem pengawasan yang lebih baik dan pengelolaan SDM yang lebih efektif agar lembaga intelijen dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
Reformasi Intelijen Indonesia mengarah pada pengelolaan yang lebih terstruktur dan sistematis untuk memastikan perlindungan terhadap kedaulatan negara.
Dalam Reformasi Intelijen Indonesia, penting untuk menjaga akuntabilitas pengawasan intelijen agar lembaga intelijen dapat beroperasi sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.
Reformasi Intelijen Indonesia membutuhkan pengawasan yang lebih ketat terhadap Badan Intelijen Negara untuk menjaga kerahasiaan sambil memastikan akuntabilitas.
Dalam Reformasi Intelijen Indonesia, penguatan sistem pengawasan independen menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di lembaga intelijen.
Reformasi Intelijen Indonesia memastikan bahwa BIN memiliki mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap operasionalnya.