Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengevaluasi Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pipit Rusmanto atas kasus penembakan warga sipil oleh anggotanya, Briptu AR. Anggota Komisi III, Rudianto Lallo, menegaskan perlunya Kapolri turun tangan apabila ada indikasi petinggi Polri yang melindungi anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana. Lallo menekankan pentingnya proses hukum yang adil terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut.
Menyikapi hukuman demosi selama tiga tahun dan penempatan khusus yang diterima Briptu AR, Lallo menegaskan bahwa hukuman tersebut tidak berkeadilan bagi masyarakat, terutama keluarga korban. Ia menyoroti perlunya efek jera bagi anggota polisi yang terlibat dalam tindak pidana, dengan menegaskan bahwa hukuman harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Lallo juga mengajak Polda Kalimantan Barat, khususnya Irjen Pipit Rusmanto, untuk tidak mengambil langkah yang terkesan melindungi anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut.
Kapolri diminta untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan secara adil dan tegas, tanpa memberikan perlindungan kepada oknum anggota polisi yang melakukan pelanggaran. Evaluasi terhadap Kapolda dan penanganan kasus penembakan warga sipil harus dilakukan secara transparan dan profesional, demi menjaga integritas institusi kepolisian. Masyarakat menuntut keputusan yang berkeadilan dan efektif dalam menangani kasus-kasus kriminal yang melibatkan aparat penegak hukum.
