Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dan akan mengikuti timeline serta tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah, seperti lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) dan lembaga yudikatif. Presiden Prabowo berharap untuk menciptakan tata kelola yang lengkap yang mencerminkan demokrasi di IKN.
Diskusi juga mencakup sumber pendanaan proyek, yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN melalui kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah dan sektor swasta berharap dapat bekerja sama dengan baik untuk mendukung pembangunan IKN.
Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) melaporkan bahwa investasi sebesar Rp89 triliun dari anggaran negara dan Rp58,41 triliun dari investasi swasta telah digunakan untuk membangun infrastruktur penting di IKN pada tahap awal (2022-2024). OIKN juga menerima masukan dari Menteri Pekerjaan Umum untuk mengoptimalkan sektor swasta yang telah terlibat dalam pembangunan.
Pertemuan dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono. Semua pihak bertekad untuk terus memajukan pembangunan IKN sesuai dengan visi dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
