Portal berita terpercaya prabowo subianto yang humanis,berani dan tegas

Prabowo Subianto Reveals Reason for Establishing the Poverty Alleviation Acceleration Agency: “Challenges Must Be Addressed Immediately”

Prabowo Subianto Reveals Reason for Establishing the Poverty Alleviation Acceleration Agency: “Challenges Must Be Addressed Immediately”

Jakarta – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan pertama Kabinet “Merah Putih” di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (23/10). Selama pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan alasan di balik pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Menurut Prabowo, badan tersebut didirikan untuk memastikan bahwa tantangan yang ada dapat segera ditangani.

“Bukan karena saya ingin campur tangan dalam pekerjaan kementerian-kementerian—tidak. Saya ingin membantu. Di mana pun terdapat kendala, di mana pun terdapat kesulitan, kita harus segera mengatasinya. Mari jujur, birokrasi kita terkenal rumit dan lambat,” ujar Prabowo.

Dia juga menjelaskan bahwa Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan bertugas untuk mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan distribusi bantuan untuk memastikan mereka efektif mencapai segmen masyarakat yang paling membutuhkan.

“Badan ini akan mempelajari dan melacak semua program perlindungan sosial dan bantuan untuk memastikan mereka ditujukan dengan benar kepada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” tambah Prabowo.

Prabowo telah menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam wawancara sebelumnya dengan wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberinya mandat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak mungkin selama periode 2024–2029.

“Semua masalah terkait kemiskinan harus secara drastis dikurangi dalam lima tahun ke depan, dan itu adalah tanggung jawab dari badan yang kami pimpin,” kata Budiman pada hari Selasa (22/10).

Budiman menjelaskan bahwa badan tersebut akan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan.

Dengan koordinasi ini, Budiman meyakini bahwa mereka akan mendapatkan data yang valid, objektif, dan dinamis untuk membimbing upaya mereka. (RR)

Source link