Pahala Nainggolan Diberikan Pertanyaan tentang Kontribusinya di KPK pada Wawancara Capim

Rabu, 18 September 2024 – 15:47 WIB

Jakarta, VIVA – Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan juga menjadi salah satu peserta tes wawancara calon pimpinan (capim) KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 18 September 2024. Pahala juga ditanyai tentang kontribusinya selama berada di lembaga antirasuah.

Awalnya, ketika mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki bertanya tentang lama masa jabatan Pahala di KPK. Ruki kemudian menanyakan kontribusi Pahala dalam keadaan keterpurukan KPK saat ini.

“Apa kontribusi Anda terhadap kehancuran KPK?,” tanya Ruki kepada Pahala.

Pahala kemudian menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di lembaga antikorupsi. Dia menyebut bahwa saat ini masalah di KPK adalah tentang tata kelola manajemen.

“Yang saya pikir begitu dan itu yang membuat saya maju. Sebenarnya saya bisa membuat KPK menjadi lebih baik, tapi saya pikir dari manajemen organisasi, dari budaya organisasi, saya pernah menjalani lima tahun masa kepemimpinan Pak Ruki 2 bulan, masa kepemimpinan Pak Agus, memang lima tahun terakhir berbeda jauh,” jawab Pahala.

Pahala juga menjelaskan bahwa secara moral, dia juga merasa turut bertanggung jawab atas keadaan keterpurukan lembaga antikorupsi tersebut. Hal ini menjadi motivasinya untuk memperbaiki KPK ke depan.

“Jadi kalau Anda terpilih, Anda yakin bisa membangun kembali kehancuran KPK yang terjadi saat ini?,” tanya Ruki.

“Saya yakin pak. Pertama, saya bayangkan adalah transisi KPK menjadi PNS arahnya tidak ada. Jadi selalu dianggap sebagai PNS, jadi yang pertama SDM KPK harus diperbaiki. Kompetensinya harus benar-benar seperti yang diketahui orang jika kita ahli berintegritas,” ungkap Pahala.

“Kedua, teknologi di dalam data informasi tertinggal dalam hal waktu paling tidak selama 9 tahun ke belakang. Jadi paling tidak secara internal didorong teknologi sehingga budaya yang dimiliki KPK dapat dibangun,” tambahnya.

Pahala juga menyentuh masalah sistem penindakan kasus korupsi di KPK. Dia mengatakan bahwa sebenarnya KPK seharusnya menangani kasus korupsi mulai dari level yang paling besar.

“Dari dulu kita bilang yang besar diambil kalau OTT, yang sisanya diserahkan ke APH dong, sehingga kita fokus pada yang besar-besar,” ucapnya.

“Kompetensi rekan-rekan dalam penyidikan harus diperhatikan, kita harus memiliki ahli dalam penindakan seperti ahli perbankan dan asuransi sehingga jika ada kasus, dia akan diajak dari luar dan kemudian dia akan diajar lagi,” lanjutnya.