Senin, 16 September 2024 – 11:43 WIB
Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menagih kesepakatan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika mereka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. KPK akan menagih kesepakatan Prabowo-Gibran terkait dengan pemberantasan korupsi.
Baca Juga :
Soal Pertemuan Megawati-Prabowo, Pengamat: Lebih Besar Mudarat daripada Manfaatnya
Pasalnya, Prabowo dan Gibran dikatakan telah menyepakati dan menandatangani nota kesepahaman ketika mereka berkunjung ke lembaga antirasuah.
“Kemarin pada saat kampanye, Kan kita, KPK mengundang tiga pasangan candidate presiden, demikian juga. Dan kita sampaikan persoalan pemberantasan korupsi itu apa, ada delapan yang saat itu kita sampaikan,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan dikutip Senin 16 September 2024.
Baca Juga :
Ridwan Kamil Ungkap Program Titipan Prabowo untuk Jakarta
Paslon nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Paku Integritas KPK
“Dan di akhir acara, kita minta kepada pasangan itu untuk menandatangani bahwa jika terpilih, mereka akan melakukan hal-hal yang kita tuntut, delapan,” lanjutnya.
Baca Juga :
Situs Gerindra.org Diadukan ke Polisi, Diduga Berupaya Adu Domba Jokowi-Prabowo
Meski begitu, Alex enggan menjelaskan secara gamblang tentang nota kesepahaman antara KPK dengan Prabowo-Gibran. Masyarakat diminta untuk menagih jika pemenang pemilu lupa.
“Ya nanti kita tagih saja, kita pertanyakan terus dan saya kira dalam pemerintahan mendatang, ini saya selalu sampaikan berkali-kali. Kan,” ucap Alex.
Dia menjelaskan bahwa peran Prabowo-Gibran sangat dibutuhkan ketika mereka menjabat sebagai pimpinan negara nanti. Karena itu, masyarakat tidak hanya bergantung pada KPK saja untuk memberantas korupsi.
“Jika masyarakat berharap kepada KPK, itu rasanya harapannya hanya akan menjadi angan-angan jika hanya bergantung pada KPK,” ucap dia.
Alex mengatakan KPK hanya merupakan sebagian kecil dari sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Prabowo-Gibran disarankan untuk mencontoh Hong Kong dan Singapura jika ingin memperbaiki sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sekali lagi, kembali belajar dari dua wilayah tersebut, Singapura dan Hong Kong, mereka hanya memiliki satu lembaga pemberantasan korupsi, sedangkan kita memiliki tiga,” kata Alex.
Selanjutnya, Alex menyarankan Prabowo-Gibran dapat menyatukan persepsi tiga lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia. Penyelesaian masalah tidak boleh dilakukan secara terpisah.
“Dan yang harus kita samakan, ini persepsi antara Kapolri, Jaksa Agung, dan harus sering berkumpul, dan jangan hanya basa-basi ketika bertemu, mari kita diskusikan apa masalah besar negara ini. Korupsi. Korupsi mana yang paling rawan dalam aparat penegak hukum, marilah kita perbaiki. Apa masalahnya di Kejaksaan? Apa masalahnya dalam Kepolisian?” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan bahwa peran Prabowo-Gibran sangat dibutuhkan ketika mereka menjabat sebagai pimpinan negara nanti. Karena itu, masyarakat tidak hanya bergantung pada KPK saja untuk memberantas korupsi.
