Pansel masih memprioritaskan gender perempuan untuk capim dan dewas KPK

Selasa, 25 Juni 2024 – 11:57 WIB

Jakarta – Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) tetap akan mempertimbangkan perempuan dalam lembaga antirasuah. Bahkan, hal ini sudah masuk ke dalam pembahasan.

“Itu menjadi salah satu agenda yang telah kami bahas terkait dengan inklusifitas gender perempuan,” kata Anggota Panitia Seleksi Capim KPK, Ivan Yustiavandana dikutip pada Selasa, 25 Juni 2024.

Ivan menjelaskan, gender perempuan tetap akan menjadi pertimbangan untuk Capim KPK dan Dewas selama memenuhi semua persyaratan.

“Selama memenuhi kriteria, pasti akan dipertimbangkan. Tidak ada pemikiran di Panitia untuk mengutamakan laki-laki,” kata dia.

Bahkan, Ivan menyebut tidak ada spesifikasi dalam pemilihan gender. Karena saat ini, banyak perempuan yang sudah melebihi kemampuan seorang pria.

“Tidak ada kriteria khusus, dan kami yakin banyak perempuan Indonesia yang memiliki kemampuan lebih dari laki-laki. Semoga dari para perempuan hebat Indonesia, ada yang berminat untuk mendaftar nanti ya,” ungkap dia.

Sebelumnya Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani juga menyoroti proses seleksi calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024–2029.

Menurutnya, Panitia Seleksi KPK harus mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika masalah yang terjadi di KPK. Salah satunya, kata dia, kompleksitas dan dinamika masalah di KPK harus menjadi pengujian bagi kandidat capim KPK.

Dalam diskusi publik PBHI dan Transparency Internasional Indonesia pada Jumat, 21 Juni 2024, Julius menyinggung terobosan Jokowi terkait representasi perempuan di Pimpinan KPK.

“Misalnya terkait representasi perempuan di Pimpinan KPK, Jokowi pernah memiliki rekam jejak memilih Pimpinan KPK seorang perempuan. Perspektif perempuan sangat diperlukan KPK,” kata Julius.

Julius menambahkan, menurut Riset Litbang KPK, salah satu faktor terjadinya korupsi adalah dorongan dari para istri. Ini merupakan faktor penting yang membuat keterlibatan perempuan di Pimpinan KPK sangat penting.

“Oleh karena itu, terobosan Jokowi dalam menempatkan perempuan menjadi Pimpinan KPK sangat ditunggu, bahkan jika perlu dominan dalam komposisi Pimpinan KPK dan Dewas. Sehingga, dapat memecahkan permasalahan tersebut, bahkan menjadi titik balik KPK di masa depan,” ujar Julius.

Nilai positif lain, lanjut Julius, adalah dalam konteks seleksi pimpinan lembaga Jokowi pernah memiliki nilai positif, yakni memastikan masyarakat sipil menjadi mitra panitia dalam penelusuran rekam jejak kandidat seperti di Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan (Komjak) dan lain-lain.

“Namun, hal ini belum terlihat dalam pemilihan capim KPK,” kata Julius.

Selain itu, Julius Ibrani juga menekankan pentingnya Panitia mencari sosok Pimpinan KPK yang memiliki latar belakang kepemimpinan yang baik dan kuat.

Oleh karena itu, Julius mengusulkan kepada Panitia bahwa titik balik yang dapat mengubah KPK ke depan bisa dimulai dengan mencari sosok perempuan yang powerful dan kuat.

“Sehingga mampu menyelesaikan kompleksitas masalah yang terjadi di KPK hari ini,” ujar Julius.