Minggu, 8 Juni 2024 – 00:02 WIB
VIVA – Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan restu kepada organisasi kemasyarakatan agama untuk terlibat dalam bisnis tambang, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya menyiapkan PT dan mengajukan izin untuk mengelola tambang. NU menjadi organisasi kemasyarakatan agama pertama yang akan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, atau Gus Yahya, menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas proyek ini adalah Bendahara Umum PBNU, Gudfan Arif Ghofur, yang juga memiliki bisnis tambang batu bara.
Latar Belakang Pendidikan
Gudfan Arif Ghofur lebih akrab disapa Gudfan merupakan putra dari KH Abdul Ghofur, seorang pimpinan Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran, Lamongan.
Gudfan selalu bersekolah yang memiliki basis keagamaan. Sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama, Gudfan belajar di Lamongan, Jawa Timur. Kemudian ia melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di Pesantren Manbaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Di perguruan tinggi, Gudfan mengejar gelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol), Universitas Darul Ulum Jombang. Setelah lulus mendapatkan gelar S1, Gudfan menjalankan bisnis yang ia bangun sejak tahun 2003 hingga sekarang.
“Saya dulu aktif di IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). Waktu tsanawiyah (pendidikan setara SMP) aktif. Tapi (setelah itu) saya tidak pernah aktif lagi, karena waktu aliyah (pendidikan setara SMA) fokus di pesantren. Setelah kuliah aktif di bisnis sampai sekarang. Itu (bisnis) mulai saya geluti sejak 2003,” ungkap Gudfan, Kamis, 11 Agustus 2022, dikutip dari laman NU Online.
Karier di Nahdlatul Ulama (NU)
Gudfan telah beberapa kali menjabat sebagai bendahara di NU. Selama periode di pesantren antara tahun 2012 hingga 2017, Gudfan menjabat sebagai Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa. Setelah itu, dia bertugas sebagai Bendahara Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dari tahun 2013 hingga 2018.
Gudfan juga pernah dipercayakan menjadi Penasihat RMI PWNU Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2023, serta sebagai Penasihat Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor pada tahun 2019 hingga 2023.
Setelahnya, Gudfan ditunjuk secara resmi dalam rapat harian syuriyah dan tanfidziyah di Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, Rabu, (10/8/22) sebagai Plt Bendahara Umum PBNU. Gudfan ditugasi bersama 11 orang lainnya.
Setelah Mardani H. Maming berstatus tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gudfan yang menggantikan posisinya sebagai Plt Bendahara Umum PBNU dan menjalankan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh Mardani.
Seorang Pengusaha Tambang
Selain menjabat sebagai Plt Bendahara Umum PBNU, Gudfan juga bekerja sebagai pengusaha di beberapa perusahaan. Gudfan menjabat sebagai komisaris dan direktur di beberapa perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas, petrokimia, teknologi informasi (IT), serta pertambangan batubara.
Tidak hanya di Jakarta, beberapa perusahaan yang dipimpinnya juga memiliki kantor cabang di berbagai wilayah Indonesia seperti Surabaya, Bali, Semarang, dan Cilegon. Untuk usaha tambang batu bara, Gudfan memang sudah berpengalaman bahkan hingga empat yang ia kelola di Kalimantan Tengah.
“Kalau tambang batu bara di Kalimantan Tengah. Ada empat sebenarnya, yang tiga lagi proses pembebasan lahan dan pengurusan izin,” tutur Gudfan, dilansir dari laman NU Online.
Pengalaman yang relevan tersebut membuat Gudfan ditunjuk sebagai orang yang akan memimpin tambang yang dikelola oleh NU. Menurut Yahya selaku Ketua Umum PBNU, kepemilikan Sumber Daya Alam atau tambang di Indonesia banyak dikuasai perorangan. Oleh karena itu, NU bergerak cepat setelah diizinkan oleh Presiden Jokowi, mereka telah menyiapkan pola pengelolaan tambang agar tidak jatuh kepada pribadi-pribadi.
