Hari Jumat, 3 Mei 2024 – 14:42 WIB
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meninjau kembali penurunan kelas 17 bandara berstatus internasional.
Menurutnya, hal itu penting karena tidak semua warga yang pergi ke luar negeri bertujuan berwisata. “Karena tidak semua warga yang pergi ke luar negeri adalah untuk berwisata. Mengingat banyak juga warga yang ke luar negeri karena keperluan berobat, bisnis, dan pekerjaan,” kata Suryadi kepada awak media, Jumat, 3 Mei 2024.
Legislator PKS ini memberi contoh Bandara Supadio di Pontianak yang memudahkan warga Kalimantan Barat untuk mendapatkan layanan kesehatan di Kuching, Sarawak, Malaysia. Hal tersebut dilakukan karena jarak yang lebih dekat dan memberikan kepastian dalam diagnosis penyakit.
“Sedangkan jika harus ke Jakarta, biaya penerbangan menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah melakukan komunikasi dengan stakeholder terkait untuk mencari solusi bersama terlebih dahulu,” kata Suryadi.
Selain itu, bandara yang kehilangan status internasional sebenarnya dibangun menggunakan APBN dengan tujuan menarik wisatawan mancanegara langsung ke daerah tujuan.
Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta agar peninjauan ulang terkait kebijakan ini melibatkan stakeholder, seperti maskapai, pemerintah daerah (Pemda), serta masyarakat pengguna bandara.
“Pemerintah Pusat juga harus memberikan kesempatan kepada Pemda untuk mempertahankan status bandara internasionalnya, seperti yang terjadi pada Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Jangan langsung menerima penurunan statusnya menjadi bandara domestik,” ujarnya.
