Selasa, 16 April 2024 – 10:45 WIB
Manggarai – Langkah Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) Heribertus Nabit yang memecat ratusan tenaga kesehatan atau nakes menuai kecaman. Sebanyak 249 bidan dan perawat di Manggarai dipecat karena diduga minta kenaikan gaji.
Figur Bupati Nabit yang jadi sasaran hujatan karena dia yang memerintahkan pemecatan ratusan nakes non ASN itu. Sementara, Wakil Bupati Heribertus Ngabut seakan menghilang di telan bumi dengan memilih menutup diri dari wawancara media.
Lama tak muncul, Wakil Bupati Heribertus Ngabut baru mau mengomentari persoalan ratusan nakes. Omongan Heribertus itu juga karena didesak awak media di Sekretariat DPC Demokrat Manggarai ketika dia selesai mendaftar sebagai bakal calon bupati, Senin 15 April 2024.
Dia tak menanggapi langsung kisruh pemecatan ratusan nakes yang jadi sorotan publik. Ia berdalih sebagai Wakil Bupati, perannya secara konstitusional amat terbatas. “Tugas wakil bupati ini sangat terbatas. Memberi input kepada bupati itu kalau diminta. Tapi, kalau pikirannya tidak dibutuhkan makin tipis kewenangan dia. Standar sih. Tapi, pikiran seorang wakil bupati bisa menjaga kondisi dan kinerja birokrasi,” kata Heribertus Ngabut, di Sekretariat DPC Demokrat di Konggang Ruteng, Senin kemarin.
Dia berujar, pemberhentian pegawai berstatus non ASN termasuk nakes merupakan kewenangan Bupati. Dia selaku Wakil Bupati sama sekali tak dimintai pendapatnya oleh Bupati Heri Nabit. “Terkesan saya masa bodoh tapi sebenarnya tidak. Saya sangat prihatin dengan persoalan tersebut. Tapi, memang saya tidak dilibatkan dalam persoalan ini,” ujar Heri Ngabut.
Dia pun mengomentari pemberhentian secara massal nakes itu bermula dari aksi mendatangi dan berdialog dengan DPRD Manggarai. Saat itu, para nakes hanya sebatas ‘curhat’ tentang nasib mereka. “Demo itu cara rakyat mau berdiskusi dengan pemerintah. Demo sekalipun kan ujungnya tidak ada niat untuk menghancurkan. Apalagi ini mereka sekedar curhat dengan wakil rakyat,” jelas Heri Ngabut. Menurut dia, aspirasi nakes non ASN ini karena ada hak yang diatur negara. Dijelaskan dia, nakes non ASN mesti diperlakukan sama dengan ASN. “Apa yang menjadi hak mereka ya kita diskusi. Soal bagaimana proses lebih lanjutnya ada mekanismenya,” ujar Ngabut.
Dalam konteks pemecatan nakes, dia berbeda sikap dengan Bupati Nabit. Bahkan, ia mendesak Dinas Kesehatan untuk membayar gaji nakes Januari, Februari, Maret 2024 yang belum dibayarkan. “Itu ada hak mereka (nakes) bayar lah. Untuk apa kamu tahan-tahan. Ini kan juga ada di DPA dinas ya cairkan toh,” tuturnya
Dia mengklaim persoalan itu jadi alasan dirinya ingin maju jadi calon bupati Manggarai. “Ya untuk memperbaiki ini semua. Ini keinginan versi saya membuat daerah ini adem menata birokrasi ke arah lebih baik,” lanjutnya.
Laporan Jo Kenaru, tvOne dari NTT
