Kamis, 14 Maret 2024 – 23:07 WIB
Jakarta – Mantan Aktivis 98 yang juga Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah merespons rencana kubu Ganjar-Mahfud yang akan menghadirkan salah satu kapolda sebagai saksi dalam sidang gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mardiansyah menegaskan bahwa sejak awal menjelang Pemilu, Kapolri sudah menyatakan dengan sangat jelas dan tegas bahwa Polri beserta keluarga besarnya harus menjaga Netralitas dalam Pemilu tahun 2024 ini. Bahkan Kapolri pun mengeluarkan surat instruksi secara resmi untuk menjaga Polri agar tetap Netral.
“Seperti yang kita saksikan bersama, Pemilu berjalan dengan baik, lancar dan damai bahkan tidak terdengar kecurangan yang diduga melibatkan anggota Polri seperti yang terjadi seperti di Pemilu sebelumnya,” kata Mardiansyah, dalam keterangannya, Kamis, 14 Maret 2024.
Karena itu, lanjut dia, pihaknya meyakini sekali bahwa adanya informasi terkait perkara Pemilu di MK yang akan menghadirkan saksi seorang Kapolda sangat diragukan kebenarannya.
“Saya ragu Kapolda benar akan hadir sebagai saksi dalam sidang MK karena tidak ada indikasi yang kuat kalo Polri tidak Netral. Justru yang kita ketahui bersama, dalam BIN dimana terungkap ada Kabinda yang mengeluarkan surat bermakna arahan untuk memberikan dukungan terhadap paslon tertentu,” ujarnya.
Menurut Mardiansyah, jangan selalu menuding Polri tidak netral sementara ada institusi lain yang terindikasi kuat memihak salah satu paslon. Dirinya juga sangat yakin sekali Jenderal Listyo Sigit sangat teguh menjaga institusi Polri tetap netral tidak berpihak pada kelompok politik manapun dalam pemilu 2024.
“Saya bingung juga kenapa Polri terus yang disudutkan padahal faktanya BIN kuat sekali indikasinya memihak dalam pemilu ini tapi tidak pernah dipersoalkan,” kata Mardiansyah
Dia juga menduga pernyataan terkait akan adanya Kapolda yang bersaksi di MK hanya gertakan saja. Namun jika memang benar ada salah satu Kapolda datang, maka akan didengarkan apa yang ingin disampaikan.
Mardiansyah heran apabila ada Kapolda yang bersaksi terkait kecurangan. Karena semestinya Kapolda sendiri yang bertanggung jawab jika terjadi kecurangan atau ketidaknetralan di wilayahnya.
“Jadi agak aneh dan janggal ya semoga saja bukan konspirasi yang sengaja untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Polri secara Institusi karena itu sangat tidak baik dimana masyarakat masih sangat membutuhkan Polri,” kata Mardiansyah
“Dan faktanya sampai saat ini mayoritas Masyarakat masih sangat percaya serta puas pada kinerja Polri yang tentu juga dengan kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri,” pungkasnya.
