Rabu, 28 Februari 2024 – 21:39 WIB
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda).
Kajian ini dilakukan karena revisi UU Pemda masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai konsekuensi dari hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Sejauh ini, kehadiran UU Cipta Kerja dan sejumlah undang-undang lain, termasuk UU Minerba, menuntut adanya sejumlah kewenangan yang harus diatur ulang dalam UU Pemda,” kata Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Halilul Khairi, Rabu, 28 Februari 2024.
Dalam UU Cipta Kerja, menurut Halilul, ada sejumlah kewenangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala daerah yang kini ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sebagai akademisi yang dilibatkan dalam pembahasan kajian revisi UU Pemerintah Daerah, Halilul menjelaskan bahwa selain perlunya sinkronisasi UU Pemda dengan UU lain, upaya revisi diperlukan karena UU tersebut sudah berusia lebih dari 10 tahun.
“Segera harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini terkait kewenangan kepala daerah,” katanya.
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional Kemenkumham Arfan Faiz Muhlizi menyatakan bahwa dalam konteks menata peraturan di daerah, idealnya Kemendagri melibatkan Kemenkumham dan kementerian serta lembaga lain.
Hal ini bertujuan agar UU yang nantinya dibuat tidak menimbulkan kontradiksi sehingga jalannya pemerintahan di daerah menjadi efektif.
“Yang penting dalam penataan regulasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan kita harus menjadikan perencanaan pembangunan nasional menjadi salah satu pertimbangan utama,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Sumber: vivanews/Andry Daud
