Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Dr Gunarto SH MH menggelar konferensi pers hari ini, Senin 12 Februari 2024. Ia membeberkan pengakuannya sempat didatangi oknum yang mengaku polisi dan seorang mantan rektor sebuah perguruan tinggi di Solo. Tujuannya agar ia tidak mengkritik Presiden Jokowi dan membuat video keberhasilan Jokowi.
“Pada 2 Februari 2024, saya didatangi oknum mengaku polisi, diminta membuat video keberhasilan Presiden Joko Widodo menangani pandemi. Tapi saya menolak,” kata Gunarto, Senin, 12 Februari 2024. Tak cukup hanya itu, lanjutnya, setelah menolak kemudian datang lagi mantan rektor universitas di Solo pada 7 Februari. “Setelah menolak, ada mantan rektor yang hadir ke Unissula menemui saya. Ini mantan rektor dari Solo yang juga kawan saya,” ungkapnya.
Ia kemudian ditanya kawannya itu apakah sudah ditemui Polres dan lain-lain. “Saya jawab, saya nggak mau karena Unissula berjuang melawan nepotisme, bau busuk nepotisme. Apalagi pelaku pak lurah beserta paman dan anak. Menjadi serius di Unissula,” kata Gunarto. Kawannya itu belum menyerah. “Lalu dia minta, karena Unissula belum buat petisi, agar tidak membuat petisi. Minta buat baik-baik saja soal suksesnya Jokowi, sukses penanganan COVID-19. Tapi permintaan itu saya tolak,” tegas Gunarto.
Dan hari ini, secara tegas dan terbuka, Rektor Unissula tersebut bersama BEM dan Wakil Rektor I Dr Andre Sugiyono, Wakil Rektor II Dedi Rusdi SE MSi Akt CA, Wakil Rektor III M Qomarudin ST MSc PhD mengeluarkan pernyataan sikap. Bahwa tumbangnya rezim orde baru yang berkubang korupsi, kolusi, nepitosme (KKN), seakan belum bisa dijadikan pelajaran berharga bagi generasi pemerintahan saat ini. Rezim telah berganti, pemerintahan pun berganti, namun cara-cara lama tetap dipakai untuk melanggengkan dan mewariskan kekuasaan. Rangkaian perjalanan politik menuju Pemilu 2024 disajikan pada kekhawatiran yang paling mendasar tentang rendahnya etika dan kepantasan penguasa yang ingin membangun dinasti politik atas dasar garis keturunan yang tidak segan-segan menggunakan tangan-tangan kekuasaan.
Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto membantah adanya pengerahan aparat untuk meminta para rektor untuk membuat video testimoni keberhasilan Presiden Jokowi. Selengkapnya baca: Wakapolri Tegaskan Tidak Ada Instruksi ke Rektor untuk Buat Video Testimoni Kesuksesan Jokowi
Berikut pernyataan civitas akademika Unissula:
Mengingatkan kepada Presiden dan para elite politik di negeri ini bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Untuk itu berhentilah menggunakan taring kekuasaan untuk ambisi pribadi, ambisi dinasti, ambisi golongannya sendiri dengan sewenang-wenang. Berhentilah membuat teladan buruk terkait etika dan kepantasan bagi anak-anak di negeri ini dengan menggunakan kekuasaan untuk menekan, menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi, menggunakan kekuasaan untuk menakut nakuti, menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan politik dinasti. Mengecam, upaya intimidasi dan pembungkaman suara perguruan tinggi yang selama ini mengawal demokrasi
Negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir dan memberikan rasa aman sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan bersikap adil serta menjaga jarak yang sama dengan para kontestan Pemilu bukan justru memihak dan menjadi tim sukses salah satu paslon. Menyerukan agar semua mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengawal proses demokrasi dengan mengawasi secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing Menyerukan gerakan menyadarkan keluarga, saudara, tetangga, dan masyarakat sekitar untuk berpegang teguh pada akal budi dan hati nurani dalam memilih pemimpin Indonesia ke depan dengan tidak terpengaruh oleh politik uang, bansos, intimidasi dan tekanan penguasa Menyerukan pentingnya komitmen masyarakat menyambut Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta menghindari perpecahan. Menyerukan pentingnya pelaksanaan Pemilu secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagai bagian penting penguatan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Menyemangati KPU agar bisa melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil sesuai dengan mandat undang undang Pemilu. Menyemangati profesionalime Bawaslu, TNI, Polri, untuk melakukan pengawalan pelaksanaan Pemilu secara netral dan tanpa memihak salah satu paslon capres dan cawapres.
