Senin, 25 Desember 2023 – 17:26 WIB
Jakarta – Menurut Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Letjen (Purn) Bambang Suswantono, aktivitas tambang ilegal yang semakin merajalela disebabkan oleh banyaknya keterlibatan oknum aparat dan politisi sebagai penyokong atau beking. Bambang mengatakan bahwa tanpa adanya dukungan tersebut, para penambang ilegal tidak akan berani melakukan kegiatan penggalian di lapangan.
“Dari penjajakan di lapangan, mereka (penambang ilegal) memiliki dukungan dari aparat. Jika tidak ada dukungan dari aparat, mereka tidak akan berani,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima pada Senin, 25 Desember 2023.
Untuk memberantas keterlibatan dukungan tersebut, Bambang menyebut bahwa pihaknya sedang merampungkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pertambangan ilegal. Satgas ini akan bernaung di bawah Kementerian Polhukam dan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri.
Pakar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng juga mengungkapkan bahwa tambang ilegal juga didukung oleh oknum politisi. Maraknya tambang ilegal disebabkan adanya dukungan dari politisi, tentara, dan polisi. Kehadiran dukungan ini membuat penegakan hukum terhadap tambang ilegal menjadi terpilh sehingga merugikan negara dan investor.
Kasus penambangan ilegal seringkali terjadi di area yang sebenarnya sudah memiliki pemilik, di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan, perusahaan tambang nikel yang sudah menjadi PSN dan memiliki smelter pun wilayahnya diganggu oleh penambang ilegal.
Halaman Selanjutnya
