Senin, 18 Desember 2023 – 10:26 WIB
Jakarta – Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra mengaku bahwa dirinya mendapatkan perilaku penganiayaan oleh oknum anggota TNI AU. Peristiwa itu disebutkan terjadi di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.
Dia menyebutkan bahwa dugaan perilaku penganiayaan oknum TNI itu dilakukan tanpa sebab yang jelas. Hal itu diungkapkan Rizki kepada wartawan dalam jumpa pers di Sekretariat PP KAMMI, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu 17 Desember 2023.
“Kan ada pernyataan dari pihak militer atau pihak Angkatan Udara (AU) yang menyatakan ini perselisihan di jalanan. Sudah saya tegaskan di awal tadi bahwa tidak ada perselisihan di jalanan, saya bisa pastikan itu,” ujar Rizki kepada wartawan dikutip Senin 18 Desember 2023.
Rizki mulanya menjelaskan bahwa ketika dirinya tengah berkendara motor dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi menuju rumahnya. Dia baru saja pulang menjenguk sang istri.
“Di flyover Pondok Kopi saya diklakson oleh orang yang tidak dikenal, motifnya apa, saya juga tidak tahu,” kata Rizki.
Ketika berada di sisi jalan, Rizki menyebut ada pengendara motor lain. Kemudian, ada sebuah klakson kendaraan dan menyalipnya.
Menghadapi situasi itu, Rizki enggan menanggapi. Dia lebih memilih untuk menghindari konflik, namun terus dicecar dengan kata-kata kasar.
Lalu, kata Rizki, sepeda motornya tiba-tiba saja ditendang. Dia lantas melawan dengan menendang balik. Namun dia kaget, sebab yang menendang motonya ternyata orang berseragam TNI.
“Kemudian yang bikin saya kaget, yang menendang saya tadi ternyata bukan orang yang mengklakson, tapi adalah oknum TNI,” ungkap Rizki.
Dia menuturkan kalau sebelumnya tak ada cekcok apapun. Sebelum dikeroyok, Rizki juga tidak sempat dimintai klarifikasi dan justru langsung dipukul bagian mata serta kepala hingga memar.
Sedangkan orang yang mengklakson dari belakang, kata Rizki malah menjadi provokator meski tak ikut memukul. Rizki juga tidak mengetahui motif dari tindakan tersebut.
Tetapi, Rizki berharap bahwa aksi pengeroyokan tersebut tidak ada hubungannya apapun dengan motif politik yang tengah dijalani oleh PP KAMMI.
Masih dalam kesempatan yang sama, Kuasa Hukum PP KAMMI, Zainur Ridlo berharap perkara tersebut dapat diusut secara transparan. Dia meminta agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai ketidaktransparanan ini sehingga perkara ini begitu saja menghilang,” kata Zainur.
“Yang selanjutnya, ketika sudah ada identitas dari terlapor, kami berharap selanjutnya dilakukan sanksi yang pertama ketika kita ngomong kedinasan militer segera dilakukan sanksi disiplin. Bisa dibebastugaskan, selanjutnya dicabut hak-haknya dari seorang anggota TNI,” imbuhnya.
