JAKARTA – Jenderal (purn) Fachrul Razi mengakui bahwa dia direshuffle oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama yang baru dalam jabatannya selama 14 bulan (23 Oktober 2019 – 23 Desember 2020), karena menolak pembubaran ormas Front Pembela Islam atau FPI.
Fachrul mengakui adanya perbedaan mencolok antara dirinya dengan presiden dan wakil presiden terkait masalah FPI. Ia bahkan dua kali dipanggil Presiden Jokowi dan sekali dipanggil Wapres Maruf Amin untuk secara khusus membahas hal itu.
“Mantan Kasum ABRI itu berpendapat untuk membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi ormas Islam, tidak mudah butuh kajian komprehensif. Lagipula, tidak ada ancaman serius yang perlu ditakuti.
“Sehingga saya selalu katakan ke Pak Presiden dan Pak Wapres. Saya dipanggil Bapak Presiden 2 kali terkait ini, Pak Wapres sekali. Saya bersikap bahwa ‘Pak ndak perlu dibubarkan cukup dibina dan ndak masalah bukan ancaman menurut saya’,” ujarnya.
Kemudian, seminggu sebelum dia direshuffle pada 22 Desember 2020, Presiden menggelar rapat terbatas khusus membahas pembubaran FPI. Fachrul mengaku sempat minta saran ke istri sebelum menghadiri rapat kabinet terbatas.
“Sebelum berangkat saya bilang ke istri saya. ‘Mam, ini ada sidang kabinet terbatas topiknya hebat banget. Pembubaran FPI. Ada saran nggak Mam?’ kata saya ke istri saya,” tutur Fachrul Razi
“Yang membuatnya salut, terang Fachrul Razi, istrinya mendukung keputusan itu. Sang istri mengaku sudah bangga dengan pencapaian Fachrul Razi di TNI sebagai jenderal bintang empat.
“Ia juga menepis anggapan salah satu menteri yang menyebut di dalam FPI ada unsur-unsur radikal. Menurutnya, kalau di dalam FPI ada unsur radikal sebagai organisasi justru lebih mudah mengawasi ketimbang mereka sudah bubar di luar organisasi.
“Seminggu kemudian saya direshuffle tapi kita sudah tahu itu, ya kita ketawa-ketawa aja. Kemudian tiga hari lagi FPI dibubarkan. Dan saya senang pada saat FPI dibubarkan pada saat saya tidak jadi Menteri Agama lagi,” tegasnya.
“Diketahui, pemerintah resmi membubarkan organisasi massa (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran itu berdasarkan keputusan bersama pejabat tinggi negara.
“Mahfud menyampaikan hal ini dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yasonna Laoly, Mekominfo Jhonny Plate, Jaksa Agung Burhanudin, Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Thajanto, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala BNPT Komjen Boy Rafly Amar dan Kepala PPATK Dian Ediana Rae.
“Dalam penjelasannya, Mahfud menegaskan jika FPI dilarang melakukan aktivitasnya lagi setelah pernyataan ini disampaikan.
“Pemerintah menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI, karena FPI tidak punya landasan sebagai ormas maupun organisasi,” kata Mahfud,” ucap dia
