Minggu, 3 Desember 2023 – 20:45 WIB
Jakarta – Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menyelidiki agenda politik yang melibatkan perangkat desa. Pernyataan Dedi terkait laporan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) terhadap panitia acara kegiatan Desa Bersatu yang dilaporkan ke Bawaslu pada Kamis, 24 November 2023 lalu.
Laporan tersebut diajukan karena panitia acara dituduh memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres yang akan berkompetisi di Pemilu 2024 mendatang.
“Bawaslu tidak dapat berdalih bahwa ini bukan agenda kampanye karena publik telah mengetahuinya. Jika tidak, maka kepercayaan publik pada penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa pudar,” tegas Dedi dalam keterangannya yang diterima pada Minggu, 2 Desember 2023.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion berharap Bawaslu dapat menjaga profesionalisme dalam menjaga sportivitas kampanye bagi seluruh kandidat. Dia juga mengingatkan agar tidak terjadi pengistimewaan bagi salah satunya.
“Jika Bawaslu tidak merespon pelaporan publik, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu memanggil Bawaslu dan membawa persoalan ini ke meja sidang etik,” tegasnya.
Seperti diketahui, ribuan perangkat desa, termasuk Apdesi, yang tergabung dalam Desa Bersatu, turut menghadiri acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November 2023 lalu.
Dalam acara tersebut juga hadir calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.
