Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan evaluasi terhadap sistem kerja Wakil Ketua bidang penindakan dan pencegahan. Nawawi Pomolango, Ketua KPK, menyatakan bahwa sistem ini akan dihapus agar tidak ada lagi pembidangan dalam sistem kerja tersebut. Menurut Nawawi, semua Wakil Ketua KPK akan bertanggung jawab terhadap semua bidang tanpa ada pembagian tugas seperti sebelumnya.
Langkah ini diambil untuk menyamaratakan peran pimpinan KPK. Nawawi berharap ke depannya tidak boleh ada wakil ketua komisi antirasuah yang dikecilkan perannya. Hal ini juga didukung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang menyoroti masalah dalam pemantauan penindakan suatu kasus. Pimpinan KPK tidak memiliki alat untuk memantau perkembangan suatu kasus, sehingga mereka meminta dibuatkan aplikasi untuk memantau perkembangan ini.
Selain itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, juga mengungkapkan bahwa sistem kolektif kolegial antara pimpinan KPK sempat tidak berjalan. Namun, upaya perbaikan akan dilakukan agar sistem kolektif kolegial ini dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang.
Nawawi Pomolango telah dilantik sebagai Ketua Sementara KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Pasca dilantik, Nawawi langsung mengumpulkan para pimpinan KPK untuk membahas kondisi lembaga setelah Firli Bahuri diberhentikan sementara lantaran menjadi tersangka dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
