Selasa, 14 November 2023 – 07:31 WIB
Jakarta – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri mengadakan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Pindeskel) tahun 2023. Acara ini berlangsung selama tiga hari, dimulai dari 10 November 2023 dan berakhir pada 12 November 2023, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Acara Pindeskel 2023 dibuka oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw yang mewakili Mendagri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tomsi mengatakan bahwa Pindeskel merupakan ajang untuk mempublikasikan berbagai keberhasilan dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, desa, dan kelurahan terkait penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
“Kegiatan ini juga merupakan wadah konsolidasi dan sharing informasi bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan serta inovasi di wilayah masing-masing,” ujar Tomsi Selasa, 14 November 2023.
Selain memamerkan hasil inovasi desa dan kelurahan, Pindeskel juga memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai terus melakukan pembinaan kepada desa dan kelurahan untuk mendorong kemajuan di wilayahnya.
Penerima penghargaan pelaksanaan pembinaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2023 kategori cakupan pengisian tertinggi tingkat provinsi antara lain DKI Jakarta (100%), Banten (99,81%), DI Yogyakarta (94,29%), Bali (94,27%), dan Sumatera Barat (93,36%). Sementara itu, penghargaan tingkat Kabupaten/Kota diberikan kepada Kabupaten Tabanan (100%), Kota Denpasar (100%), Kabupaten Mojokerto (98,36%), Kabupaten Subang (94,47%), dan Kabupaten Gresik (93,82%).
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada provinsi dengan prosentase updating tertinggi, yaitu DKI Jakarta (95,88%), Bali (89,53%), Jawa Barat (85,11%), Banten (79,83%), Kalimantan Barat (78,37%). Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki desa dengan prosentase klasifikasi swasembada tertinggi yang diberi penghargaan adalah Kabupaten Kudus (75,00%), Kabupaten Pasaman (56,76%), Kabupaten Tabanan (48,12%), Kota Banjar (36,00%), dan Kabupaten Lima Puluh Kota (34,18%).
Halaman Selanjutnya
